Budaya Politik di Kecamatan Nipah Panjang

BUDAYA POLITIK DI KECAMATAN NIPAH PANJANG

Di Presentasikan Dalam Mata Kuliah

SISTEM POLITIK INDONESIA

DOSEN PENGAMPU : IRMAWATI SAGALA, S.IP., M.Si

 

DISUSUN OLEH :

Di Susun oleh:

ABDUL AZIS

SP.110156

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2013

PENDAHULUAN

A.  Budaya Politik dan Pengaruhnya terhadap Sistem Politik serta Hubungannya dengan Otonomi Daerah

Budaya politik adalah gambaran terhadap tingkah laku individu atas penilaiannya terhadap kehidupan politik. Budaya politik berupa persepsi individu dan sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik yang bisa saja inidividu tersebut terlibat langsung ataupun tidak. Budaya politik suatu masyarakat dapat diukur dari berbagai orientasinya yang dapat berupa orientasi kognitif yaitu penilaian tehadap pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan bagaimana masyarakat mampu berperan dan menjalankan kewajibannya dalam sebuah kehidupan politik. Kemudian orientasi selanjutnya ialah orientasi afektif yakni penilaian masyarakat akan politik yang dapat dilihat dari ungkapan perasaannya baik terhadap sistem politik itu maupu terhadap orang-orang yang menjalankan dan berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya orientasi evaluatif yang berupa penilaian masyarakat akan sebuah sistem politik yang dilihat dari pendapatnya serta tanggapan terhadap pelaksanaan kehidupan berpolitik.

Secara umum, budaya politik dapat dibagi menjadi budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang hanya terbatas pada wilayah sempit dan pelaku politik sering menggabungkan peranannya dalam bidang politik dengan bidang yang lain. Sedangkan budaya politik kaula adalah budaya politik yang pasif dan kurang merespon terhadap kebijakan dan kurang memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasi baik berupa tuntutan dan dukungan. Sedangkan budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang aktif dalam hal merespon kebijakan serta berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menjadi pengontrol dalam pelaksanaan sistem politik.

Budaya politik sangat berperan dalam hal sistem politik. Keberhasilan suatu sistem politik turut ditentukan oleh budaya politik masyarakat. Tuntutan dan dukungan yang terdapat dalam input ataupun masukan dari sistem politik ditentukan dalam besarnya pengaruh budaya politik. Dimana dalam orientasi afektif budaya politik yang melibatkan perasaan masyarakat terkadang diimplementasikan dalam hal memberikan tuntutan dan dukungan. Misalkan penilaian terhadap kinerja dari pemerintahan selaku pelaksana dari proses konvensi dalam sistem politik dipengaruhi oleh ungkapan perasaan masyarakat. Masyarakat yang terlanjur simpatik dan merasa dekat dengan pemimpinnya, cenderung memiliki kedekatan emosional tersendiri dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Selanjutnya pengetahuan masyarakat terhadap politik akan berdampak besar terhadap jalannya sebuah sistem politik. Jika masyarakat tidak mengetahui cara menyampaikan aspirasi dan tuntutan juga akan memberikan penilaian negatif dari sebuah sistem politik, dan jika terlanjur menilai buruk dari sebuah pelaksanaan pemilu misalnya akan cenderung mengurangi partisipasi masyrakat dalam hal pemilihan umum ataupun pelaksanaan politik. Selanjutnya kemampuan masyarakat menilai para pelaku politik baik dari segi pribadinya juga dalam hal mengawasi proses konvensi dalam sebuah sistem politik akan mampu mejadikan masyarakat yang aktif dan cerdas dalam memilih siapa yang nantinya menjadi pelaku politik dan menjadikan masyarakat yang mandiri dalam hal partisipasi politik.

Apabila dihubungkan dengan tujuan dari pemberian otonomi bagi daerah yang lebih cenderung kepada pembangunan, maka budaya politik sangat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan otonomi tersebut. Seperti diketahui bahwa otonomi daerah adalah suatu penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengatur  rumah tangganya sendiri baik berupa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akan dibebankan kepada daerah tersebut, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan. Apabila budaya politik dalam sebuah masyarakat termasuk dalam budaya politik partisipan, yang masyarakatnya aktif dalam berpartisipasi dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maka akan mudah dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena masyarakat ikut serta membangun dan penjadi tim pengawas dalam pembangunan sehingga dalam pelaksaan tersebut terhindar dari adanya Korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

PEMBAHASAN

A.  Budaya Politik di Kecamatan Nipah Panjang

Nipah Panjang merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mayarakatnya tergolong multi etnis dimana didaerah tersebut terdapat banyak Suku, Budaya, maupun Agama. Ditinjau dari segi sosialnya pun sangat bervariatif dikarenakan tingkat kehidupan sosialnya sangat beragam. Mulai dari yang mengeyam pendidikan doktor, guru, bahkan yang tidak tahu baca tulis pun saling berinteraksi dengan baik di lingkungan kecamatan Nipah Panjang. Dari segi perekonomian pun juga bermacam-macam mulai dari pengusaha, pedagang hingga pemulung juga dapat dijumpai di kecamatan yang dilalui oleh sungai Batanghari ini.

Berbedanya corak kehidupan masyarakat Nipah Panjang baik dilihat dari segi pendidikan, perekonomian maupun kehidupan sosial juga berdampak dalam hal budaya politik. Kemampuan masyarakat Nipah Panjang dalam mengetahui siapa calon pelaku politik yang akan memimpin juga berbeda beda. Masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi tentu berbeda dengan yang tidak tahu baca tulis. Masyarakat yang berpendidikan menjadikan dirinya ikut andil dalam pelaksanaan politik baik menjadi pelaku politik maupun sebagai tim sukses yang akan mendukung seorang pelaku politik yang akan maju sebagai anggota calon legislatif maupun eksekutif.

Melihat kondisi sosial seperti ini, seringkali masyarakat yang tidak tahu baca tulis malah dirugikan jika dalam pelaksanaan politik mengharuskan mampu baca maupun menulis. Seperti contoh, seringkali masyarakat Nipah Panjang tidak mengenali siapa yang akan menjadi Calon Legislatif dikarenakan ketidak tahuannya membaca profil dan visi dan misi seorang Caleg yang akan memimpin Nipah Panjang kedepannya. Tentu saja hal ini berpengaruh besar terhadap kemajuan Nipah Panjang jika kualitas seorang calon pemimpin tidak diketahui oleh masyarkat yang notabene menjadi pemilih. Bisa saja masyarakat yang tidak mengenal calon pemimpinnya salah dalam menentukan pilihannya dikarenakan faktor ketidaktahuannya akan membaca dan menulis.

Dilihat dari segi aspek pengetahuan masyarakat Nipah Panjang akan dunia politik juga tidak kalah mengkhawatirkan jika dibandingkan tingkah laku dan penilai masyarakat akan kehidupan politik.  Seringkali penilainya sangat sempit jika sudah berbicara masalah politik, kebanyakan dari mereka yang berasal dari golongan menengah kebawah hanya menilai politik sebagai perilaku busuk, tempat korupsi dan hanya menjadi tempat pengrekrutan SDM ( Sanak dari Mudik). Mereka juga beranggapan bahwa ikut atau tidaknya mereka dalam partisipasi politik tidak akan merubah hasil dari pencapaian tujuan politik, yang akhirnya yang menang adalah orang yang punya uang banyak dan kekerabatan dekat dengan orang-orang yang berpengaruh. Saya melihat hal terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni kemampuan ekonomi dan paradigma dari masyarakat yang turun temurun menilai politik hanya dari segi negatif. Kemampuan ekonomi masyarakat seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan duduk dalam dunia perpolitikan sebagai modus dalam pengrekrutan massa dan perolehan suara terbanyak. Seringkali masyarakat miskin sering disogok dengan uang maupun dengan barang-barang untuk memilih para caleg-caleg yang memberikan hadiah tersebur. Masyarakat menjadi malas dan memanfaatkan situasi seperti ini untuk memperkaya diri pribadi dan menjadikan masyarakat kehilangan hati nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Cuma karena keterpaksaan akan faktor ekonomi. Kejadian seperti ini masih sering dijumpai dikecamatan Nipah Panjang, khususnya dalam Kampanye serta hari menjelang Pemilihan Umum. Money politik yang sering digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, menjadikan masyarakat semakin terpuruk dengan kemiskinan dan semakin berkurang nya minat masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik. Juga berdampak keikut sertaan masyarakat dalam partisipasi politik semakin berkurang. Seringkali ditemukan masyarakat yang GolPut (Golongan Putih) yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaksaanaan sistem demokrasi dan kepasrahan mereka terhadap hasil yang akan dicapai dalam pemilihan umum tersebut. Mereka berasumsi, nyoblos atau tidaknya mereka tidak akan merubah hidup mereka. Yang petani tetap akan menjadi petani, dan yang pedagang akan tetap selamanya menjadi pedagang begitupula dengan nelayan dan para pelaku ekonomi yang ada di Nipah Panjang.

Istilah-istilah kecurangan dalam dunia politik  juga sering didengar dalam masyarkat Nipah Panjang, seperti Serangan Fajar dan Pencucian Uang. Namun saya menilai, sebagian masyarakat hanya menjalani aktifitas tersebut tanpa tahu apa yang dinamakan dengan Serangan Fajar dan Pencucian Uang. Istilah serangan fajar sering dipakai jika tejadi pembagian uang tunai pada saat beberapa jam sebelum diadakan pemilihan umum. Masyarakat yang yang tidak tahu akan modus yang digunakan oleh calon-calon yang tidak mencerminkan akhlak mulia ini seringkali mereka anggap sebagai hibah ataupun berupa hadiah cuma-cuma, kejadian serupa pun sering terjadi dalam bentuk pemberian hadiah berupa barang maupun dari segi makanan. Kejadian seperti ini seringkali malah dijadikan sebagai ladang penghasilan oleh oknum-oknum yang ada dalam masyarakat. Mereka mampu menarik simpati para calon-calon legislatif dengan berbagai alasan. Misalnya meminta bantuan dengan alasan akan diberikan kepada masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi masyarakat Nipah Panjang dan membuat mereka menjadi kurang simpatik dengan pelaksanaan sistem demokrasi.

Namun lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, dan semakin ketatnya sistem persaingan dalam dunia perpolitikan menjadikan masyarakat Nipah Panjang mulai sadar akan kesalahan mereka selama ini. Mereka yang selama ini kurang aktif mulai terdidik dengan sendirinya dikarenakan keinginan mereka untuk merubah hidup dengan jalan memilih pemimpin yang berkualitas yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi Nipah Panjang dan seringnya mereka menyaksikan penyadaran-penyadaran yang di media televisi maupun radio. Masyarakat Nipah Panjang yang selama ini kurang mementingkan pendidikan,  mulai menyadari bahwa pendidikan akan mampu merubah hidup mereka jika mereka iku andil dalam sistem partisiapasi politik. Masyarakat di Nipah Panjang pun mulai membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk oleh komunitas wartawan yang akan mewakili suara-suara masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para pelaku politik dalam hal ini dinamakan pemerintah, juga diharapkan dengan adanya LSM ini mampu memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat baik itu berupa tuntutan maupun dukungan. Kemudian keterwakilan masyarakat Nipah Panjang yang tergabung dalam LSM juga menjadi pengontrol kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik berupa peraturan maupun pembangunan. Seperti yang diberitakan dalam Jambi Star tanggal 28 Maret 2010 bahwa Masyarakat yang tergabung dalam LSM PRAJA INDONESIA mengadukan beberapa persoalan kepada kepala dinas Ir. Herman Suherman, terkait masalah pembangunan PPI (Pusat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Nipah Panjang. Masyarakat menemukan beberapa persoalan yakni tidak dicantumkannya nilai kontrak dan anggaran pelaksanaan proyek PPI, masyarakat menilai pemerintah kurang transparan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Nipah Panjang.

Perubahan budaya politk masyarakat Nipah Panjang nampaknya bukan hanya terlihat pada pengontrolannya terhadap kebijakan pemerintah tetapi juga dapat dilihat dari semangatnya mengikuti pesta demokrasi melalui pemilihan umum. Seperti yang diberitakan dalam Harian Pelita edisi rabu 15 Mei 2013 bahwa ada 23 Kepala keluarga (KK) yang bermukim di Kecamatan Nipah Panjang mengadukan protes ke KPUD Tanjung Jabung Timur dikarenakan tidak masuknya dalam Daftar Pemilihan Sementara dan Daftar Pemilihan Tetap dalam Pemilihan Umun 2009. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai antusias dalam ikut serta pelaksanaan Pemilu sehingga problema Golput akan berangsur-angsur hilang dalam kebudayaan masyarakat Nipah Panjang. Hal ini juga membawa angin segar dalam pelaksanaan Pemilu yang bersih dengan menghindari adanya manipulasi suara jika jumlah DPT berbeda dengan hasil jumlah suara dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan melihat beberapa bukti tersebut nampaknya masyarakat Nipah Panjang mulai berperan aktif dalam mengontrol dari setiap output sistem politik yang berupa kebijakan dengan feedbacknya berupa tuntutan kembali. Masyarakat yang dulunya masih diam dan kurang memperhatikan kebijakan pemerintah, mulai beralih menampakkan keaktifannya sebagai pengontrol dan pengawas dari setiap kebijakan dan semangat mengikuti pesta demokrasi juga membawa dampak yang signifikan terhadap budaya politik masyarakat serta mampu menjadikan masyarakat yang cerdas dan lebih selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Sehingga pemimpin yang dihasilkan memang benar-benar berkualitas dan mementingkan kepentingan masyarakat serta mampu menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk menciptakan Kecamatan Nipah Panjang yang  Ekonomi Maju, Aman dan Sejahtera sesuai dengan slogan Jambi EMAS 2015.

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai budaya politik di Kecamatan Nipah Panjang, dapat penulis simpulkan bahwa budaya politik yang terjadi di Kecamatan Nipah Panjang sudah mengalami proses peralihan. Masyarakat yang awalnya memiliki budaya politik kaula, yang kurang respon dalam setiap kebijakan dan bersifat pasif dalam kehidupan politik yang dikarenakan beberapa faktor yakni kurang kesadaran akan kewajibannya turut andil dalam dunia politik hingga masalah ekonomi yang mengakibatkan mereka terpuruk dengan keadaan yang memaksa mereka menilai politik sebagai praktek dari oknum-oknum yang berhati busuk dengan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi, berangsur-angsur pulih kepada budaya politik yang lebih bersifat partisipan. Dimana, masyarakat Nipah Panjang mulai mengaktifkan dirinya dalam mengontrol kebijakan pemerintah ditandai dengan semakin banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang terbentuk sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat demi terciptanya Nipah Panjang yang sehat akan dunia politinya hingga sejahtera penduduknya.